Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Meski tidak setuju dengan RUU Pilkada yang telah diputuskan, Jumat dini hari tadi, (26/9/2014), Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak akan ikut mengajukan uji materi ke  mahkamah Konstitusi.

Untuk diketahui walikota Bandung Ridwan Kamil, akan mengajukan Judicial Revieuw terkait UU Pilkada baru yang telah merubah mekanisme pemilihan kepala daerah yang asalnya dipilih langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD.

“Enggaklah, saya gak ada urusan. Itu ada asosiasi yang ngurus. Kalo pak Ridwan Kamil kan pengurus asosiasi, ya pasti mereka akan gugat,” ujar Ahok di Balikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Ahok mengaku dirinya sudah tidak mau ambil pusing lagi dengan sistem politik di Indonesia. Ahok mengatakan dirinya adalah seorang kepala daerah yang bukan orang politik lagi sehingga tidak punya bebaan untuk membenahi masalah di Jakarta.

“Ini demokrasi, harus kita terima aja apa adanya. Makanya bagi saya lebih baik konsentrasi 3 tahun ini beresin Jakarta, toh saya juga bukan orang politik lagi, bukan anggota partai, jadi bisa konsen,” ujar Ahok.

Ahok sekali lagi mengungkapkan alasan ketidaksetujuannya dengan Pilkada melalui. Ahok mengatakan dengan dipilih DPRD maka tidak akan ada lagi kepala daerah yang berani melakukan terobosan. Apabila kepala daerah memiliki ide mesti dikonsultsikan dan dikompromikan dengan DPRD, sehingga Ahok mengaku, tidak tertarik lagi menjadi kepala daerah pada periode mendatang.

“Kalo lewat DPRD saya gak mau. Capek. Kita gak dipilih DPRD aja APBD kita dihambat begitu lama. gak dipilih DPRD aja, ada yang pingin habisin karier ahok. Apalagi dia (DPRD) pilih saya, lebih cepat dihabisi,” ujarnya.