TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketok palu mengenai UU Pilkada banyak membuat beberapa pihak melayangkan kritik pada hasilnya. Dalam voting rapat paripurna 226 anggota memilih kepala daerah ditentukan oleh DPRD, mengalahkan 135 anggota yang memilih Pilkada langsung. Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, menyatakan sikap tegas atas keputusan DPR ini.

Anies memaparkan salah satu masalah terbesar negeri ini adalah memudarnya trust atau kepercayaan pada institusi negara dan pengelola negara. Kepercayaan ini sedikit demi sedikit dibangun lewat demokrasi dan pelibatan masyarakat.

"Salah satu pilarnya adalah Pilkada langsung," papar Anies dalam keterangannya, Jumat (26/9/2014).

Salah satu deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini menilai kepercayaan masyarakat yang mulai tumbuh pada Pemilu 2014 lalu seharusnya menjadi momen bagi wakil rakyat terpilih untuk terus menjaga harapan pada demokrasi.

"Pilkada tak langsung melalui DPRD membuat kepercayaan masyarakat pada proses politik semakin tenggelam," ujarAnies mengenai pengesahan UU Pilkada.

Ia juga menilai bahwa UU Pilkada yang mengesahkan kepala daerah lewat DPRD juga membuang jauh-jauh harapan akan sistem meritokrasi. Anies pun berharap siapa saja dari golongan mana saja bisa jadi pemegang amanah rakyat, pemegang otoritas.

"Pilkada memang harus terus menerus diperbaiki, itulah pembelajaran utk kemajuan. Tapi memperbaiki mekanisme itu beda dengan menjagal hak rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Perubahan ini bukan kemajuanlah, ini sebuah kemunduran bagi hak politik rakyat dan bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia ," ujar Anies.