TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat memilih walk out dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Namun terdapat enam kader Demokrat tetap bertahan di ruang rapat paripurna yang salah satunya Hayono Isman.

Anggota Dewan Pembina Demokrat itu akhirnya memilih opsi Pilkada langsung. Hayono mengaku sikap fraksi Demokrat tidak sejalan dengan arahan ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Menurut saya, sikap fraksi itu bertentangan dengan arahan ketum," kata Hayono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Hayono pun memiliki argumentasi bila diperiksa oleh Dewan Kehormatan Demokrat. Ia menilai justru kader yang melakukan walkout harus diperiksa oleh Dewan Kehormatan Demokrat.

"Tidak ada yang malah stay justru diperiksa," imbuhnya.

Mantan Menpora itu juga mengungkapkan tidak ada instruksi walk out dari DPP Demokrat. "Tidak ada menurut Pak Amir, tolong cek. Karena ketum tidak memerintahkan itu," ujarnya.

Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua yang mengaku belum memikirkan sanksi yang diberikan kepada enam kader itu.

"Siapa saja yang ada di dalam?" kata Max di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Max mengaku menyerahkan keputusan sanksi kepada DPP Demokrat. Ia enggan berkomentar banyak mengenai mereka.

"Kami tidak ikut-ikut kami sudah walk out. Mau apa, what ever lah. Saya sudah capek," tuturnya.

Max mengungkapkan pihaknya walkout disebabkan usul Demokrat tidak dipertimbangkan untuk masuk sebagai opsi. "Mau divoting juga tidak bisa divoting, hanya dua opsi saja, satu lagi mau masuk ke mana. Kita melakukan walk out karena memang opsi kita tidak diakomodir," imbuhnya.

Diketahui terdapat enam anggota Demokrat yang tidak ikut walkout antara lain Harry Witjaksono, Ignatius Mulyono, Gede Pasek Suardika, Edy Sadeli, Liem Sui Khiang dan Hayono Isman.