TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), menyayangkan sikap Partai Demokrat dini hari tadi, Jumat (26/9/2014), yang memilih untuk walk out sebelum voting dalam sidang paripurna DPR dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Saat ditemui usai menghadiri acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) dan pembekalan anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), di hotel Roual Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014), JK mengatakan awalnya ia berpikir Partai Demokrat akan mendukung penolakan RUU Pilkada itu.

"Tentu kita menyayangkan bahwa saat-saat terakhir akhirnya seperti itu. Kita sayangkan sikap (Partai) Demokrat," katanya.

RUU Pilkada mengatur soal pemilihan Wali Kota dan Bupati melalui DPRD. RUU tersebut diusung oleh partai-partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP), dan di tolak oleh koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). Partai Demokrat pun menjelang saat-saat terakhir mengatakan tidak bisa menerima gagasan pemilihan langsung itu, dan mengajukan lima syarat.

Karena menolak RUU tersebut Partai Demokrat digadang-gadang akan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan mengalihkan dukungannya ke Jokowi - JK.

Selain Partai Demokrat partai yang digadang-gadang akan mengalihkan dukungannya dan menolak RUU tidak langsung itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun setelah melalui pembahasan yang alot, kader-kader Partai Demokrat di sidang paripurna pun memutuskan untuk walk out dari sidang. Pendukung RUU Pilkada akhirnya memenangkan pemungutan suara, dan RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang.

JK mengatakan belum bisa memutuskan apakah pihaknya akan tetap membukakan pintu bagi Partai Demokrat jika ingin bergabung. Kata dia hal itu diputuskan setelah dibahas bersama-sama petinggi partai pendukung.

"Tentu kita lihat nanti sesuai kondisi yang ada," ujarnya.

Ia juga mengaku tidak khawatir bila partai-partai yang selama ini digadang-gadang mau bergabung akan mengubah sikap politiknya. Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu mengaku percaya sikap soal RUU Pilkada, berbeda dengan sikap terhadap koalisi.

"Ini kan suatu hal yang berbeda bahwa sikap tentang pilkada dan sikap pemerintah ke depan tentu tidak selalu sama," tandasnya.