Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat melakukan aksi walkout dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada, Jumat (26/9/2014), dini hari.

Beberapa jam usai putusan itu, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat mengungkapkan kekecewaannya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku sudah mengetahui kekecewaan SBY pasca-penetapan Pilkada lewat DPRD yang diatur dalam RUU Pilkada.

Gamawan melihat SBY sebagai ketua umum Demokrat kemungkinan akan menggugat RUU itu ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

"Beliau tidak puas atas proses pengambilan keputusan semalam. Karena PD yang mengajukan opsi ketiga tidak disetujui. Tapi memang alot sekali semalam," kata Gamawan.

Dalam forum lobi, opsi ketiga Demokrat tidak disetujui. Demokrat kemudian meminta tidak divoting tetapi menyepakati syarat yang mereka ajukan.

"Tapi di paripurna hanya dua opsi. Mungkin karena itu PD walkout," katanya.

Menurut Gamawan, sikap pemerintah sejak awal telah jelas. Dimana Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga gubernur tidak dipilih langsung. Sedangkan bupati dipilih langsung.

"Tapi kemudian tahap pembahasan sebagian besar lari ke langsung. Kita siapkan lagi konsep langsung dengan sejumlah perbaikan. Kemudian pecah lagi," ujarnya.

Pemerintah, kata Gamawan, telah mengakomodir 9 poin yang diminta Demokrat dalam draft Pilkada langsung. Namun, Demokrat tetap bersikukuh dengan 10 poin.

"Khusus uji publik mereka minta keterangan lulus. Tapi kan itu biar masyarakat yang menilai," katanya.