TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap adanya temuan kebocoran anggaran pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014.

Lembaga pegiat good governance itu menyebut kebocoran anggaran tersebut merugikan negara hingga Rp 1,3 miliar.

Koordinator FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang periode lima tahun total kebocoran yang terjadi di DPD senilai Rp 1,5 miliar. Dari jumlah itu, baru Rp 200 juta yang dikembalikan ke negara.

"Masih ada Rp 1,3 miliar yang menjadi kerugian negara. Irman Gusman sebagai ketua harus bertanggung jawab," kata Uchok dalam keterangannya, Jumat (26/9/2014).

Menurutnya, kebocoran pada anggaran DPD diduga digunakan untuk biaya pencitraan Irman sewaktu mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat.

"Yang jelas Irman harus bertanggung jawab. Sebab, sebagai ketua, dia lah yang mengatur kebijakan DPD," katanya.

Dia menilai, Irman tergolong gagal dalam memimpin DPD. Alih-alih mengikuti konvensi Partai Demokrat, Irman semestinya lebih fokus meningkatkan peran DPD dalam percaturan politik nasional.

Pencalonan dalam konvensi Partai Demokrat, menurut Uchok, menunjukkan bahwa Irman lebih mementingkan diri sendiri ketimbang institusi yang dipimpinnya. Uchok menambahkan, pencalonan Irman dalam konvensi Partai Demokrat perlu ditelisik lebih dalam.

"Operasionalnya pakai duit siapa? Harus diusut," lanjutnya.