TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Publik diingatkan jangan terlalu terbuai dengan partai politik yang mendukung pilkada langsung. Semua partai baik pendukung pilkada langsung maupun yang melalui DPRD sama-sama memiliki motif mengamankan kekuasaan bagi partainya, tidak benar-benar membela rakyat.

"Persoalan pilihan, kalau rakyat mau pilkada langsung, jangan buru-buru anggap PDIP, Hanura dan PKB sungguh-sungguh membela dengan spirit rakyat untuk menjaga hak pilih," ujar Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Said menilai parpol pendukung pilkada langsung memiliki motivasi kuat agar kekuasaanya di daerah tidak tergilas oleh kekuatan Koalisi Merah Putih yang jauh lebih kuat. Di sisi lain, koalisi Merah Putih memang ingin melanggengkan koalisinya hingga di parlemen daerah.

"Ini terkait kue kekuasaan. Jadi jangan percaya 100 persen, pilkada lagsung pro rakyat dan tidak langsung itu tidak pro rakyat," ujar Said.

Said mengaku persoalan ditolaknya pilkada melalui DPRD oleh banyak elemen masyarakat dikarenakan ketidakpercayaan kepada wakil rakyat. Publik meragukan DPRD bisa benar-benar menyalurkan aspirasi rakyat.

"Kalau trust ini tumbuh, maka tidak aakan seperti sekarang ada yang dukung pilkada langsung," ujarnya.

Seperti diketahui, RUU Pilkada dengan model pemilihan melalui DPRD disahkan dalam forum paripurna, Jumat dini hari tadi melalui voting yang dimenenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Sebelum voting dilakukan, Demokrat walk out dengan dalih opsi ketiganya yakni pilkada langsung dengan 10 syarat tak diakomodir secara penuh dalam draft RUU itu.