TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahuddin mengingatkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, agar menghindari transaksi politik dalam penyusunan kabinet. Ajaran Trisakti yang diharapkan Jokowi ke depan harus benar-benar dijaga.

"Transaksional ini harus diminimalisasi. Ajaran Trisakti sepanjang kita setuju harus dijaga dan dikawal. Nama-nama menteri ini harus diperhatikan rekam jejaknya, bukan hanya kelebihannya tapi siapa dia sebenarnya, dan tidak melakukan dikotomi profesional partai dan non partai," kata Said dalam diskusi yang diselenggarakan Relawan Trisakti, di TIM, Jakarta, Minggu (28/9/2014).

Menurutnya, Jokowi harus mempunyai pemikiran tersendiri selain menerima masukan dari Tim Transisi.

"Kami pantas khawatir, kalau Jokowi mempercayakan pada tim transisi dan pembisik di sekitar Jokowi, perlu dikhawatirkan tim transisi itu asal-asalan, jadi berantakan kabinetnya," katanya.

"Saya berharap Jokowi peka dan tajam kepada kelompok kepentingan yang disangkutkan 'dekat' oleh para mafia atau konglomerat hitam seperti sejumlah nama yang ada saat ini di media," tambahnya.

Di tempat yang sama, pengamat kebijakan Publik Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad menambahkan untuk merealisasikan janji-janjinya rakyat berharap ke depan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla lebih peka terhadap kepentingan rakyat. Khususnya dalam memberantas mafia dan konglomerat hitam untuk kesejahteraan rakyat.

"Salah satunya, dalam penempatan di ESDM dan BUMN Energi yang selama ini menjadi bahan penjarahan, seperti Ari Soemarno dan keluarganya, Sofjan Wanandi dan para konglomerat hitam, itu salah satu yang harus diwaspadai dan harus dibersihkan, itu citra buruk," katanya.