TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan dinamika politik sekarang ini akan mempengaruhi komposisi pimpinan DPR-MPR periode mendatang, termasuk sikap walkout Demokrat pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada.

"Ya pokoknya semua perkembangan politik dicermati karena kita ingin Demokrat bersama kita, kita lihat dan kita baca sebagai pertimbangan yang tidak terpisahkan." ujar Priyo dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Priyo mengatakan perkembangan politik pada akhir masa kerja DPR periode 2009-2014 menjadi penentu apakah Demokrat akan dimasukan kedalam komposisi pimpinan atau tidak.

"Pokoknya ada. Biarkan aja diproses. Semua perkembangan di menit terakhir jadi pertimbangan tapi kita meyakini dan buka pintu untuk demokrat," ujar Priyo.

Wakil ketua DPR tersebut mengaku Partai Demokrat telah mengajukan nama-nama untuk menjadi pimpinan DPR/MPR. Hanya saja Priyo emoh menyebutkan nama-nama tersebut. "Ada beberapa nama yang mereka akan ajukan tapi yah itu dapur partai lain," ujar Priyo.

Dalam UU MD3 yang lama, posisi Ketua DPR otomatis menjadi milik partai pemenang pemilu. Namun, pada UU MD3 yang baru, aturan tersebut direvisi. Alhasil, pemilihan pimpinan DPR dilakukan dengan sistem paket. Semua parpol parlemen bisa mengajukan calon.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Demokrat akan mendapatkan jatah posisi ketua umum MPR. Sementara untuk ketua DPR akan dipegang oleh partai Golkar. Hal tersebut tidak dibantah oleh Priyo Budi Santoso.

"Yah tadi saya bilang, kita lihat dinamikanya. Tapi sepertinya ke arah situ," ujar Priyo.