TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyebut sudah jelas siapa dalang aksi 'walk out' partai Demokrat saat pengesahan RUU Pilkada di paripurna DPR. Sebagai mantan orang nomor satu di partai berlambang mercy Anas sangat mengetahui struktur pengambilan keputusan di internal.

"Kalau memahami struktur pengambilan keputusan di internal PD, siapa dalangnya sudah amat jelas. Tak perlu dicari," tulis Anas dalam akun twitternya @anasurbaningrum, Senin(29/9/2014).

Anas mengatakan pernyataan kecewa dan akan mencari dalang 'walk out' dari sang ketua umum dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih merupakan ekspresi defensif untuk 'cuci tangan'.

"Mencari dalang WO adalah cara menjaga citra. Kalau dapat "kambing hitam", citra diharapkan relatif terjaga," katanya.

Namun, lanjut Anas, upaya mencari 'kambing hitam' tersebut dinilainya tidak akan manjur. Sebab orientasi citra telah melekat dalam penilaian publik.

"Bahkan janji SBY untuk terus memperjuangkan pilkada langsung juga diragukan efektifitasnya. Kalah oleh realitas 'Walk Out'," ujarnya.

Pada sidang paripurna yang berakhir Jumat 26 September 2014 dinihari sebanyak 229 anggota DPR memilih opsi pemilukada oleh DPRD dan 135 legislator memilih pemilukada langsung oleh rakyat.

Opsi pertama didukung Partai Golkar (73 dari 84 anggota), PKS (55 anggota), PAN (44 anggota), PPP (32 anggota), dan Partai Gerindra (22 anggota). Sedangkan pilihan kedua didukung PDIP (88 anggota), PKB (20 anggota), dan Hanura (10 anggota).

Kelompok ini mendapatkan tambahan dukung dari sejumlah anggota fraksi lain yang berbeda sikap, yaitu 11 suara dari legislator Golkar dan 6 suara dari Partai Demokrat.

Partai Demokrat memilih 'walk out' karena sepuluh poin saat perbaikan UU pemilih langsung di lobi fraksi tak didukung.