TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan manuver terkait RUU Pilkada. Anggota Dewan Pembina Gerindra itu menegaskan sudah menjadi tugas DPR untuk membuat atau merevisi Undang-undang.

"SBY harus hentikan manuver-manuver jangan kebakaran jenggot. Sebab pilkada sudah dilakukan 2,5 tahun," kata Martin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Apalagi, Fraksi Demokrat memutuskan untuk Walk Out dalam rapat paripurna DPR. Sedangkan ketua umum Demokrat dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jadi saya kira beliau kembali bersikap negarawan. Orang sudah mulai melihat bahwa pilkada tidak langsung untuk memperbaiki keadaan. Seharusnya beliau tunjukkan kenegarawanannya," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Ia mengatakan SBY sebenarnya bisa mengajak partai yang ada saat ini supaya membuat komitmen bersama tidak menggunakan money politics.

"Ini sibuk ke sana kemari apalagi MK itu Hamdan Zoelva adalah diangkat presiden sebagai hakim konstitusi," ujarnya.