TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, menyatakan telah secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika.  Pengunduran diri itu terhitung sejak hari ini, Selasa (30/9/2014).

"Benar saya sudah resmi mundur, Keppres-nya turun per hari ini," kata Tifatul Sembiring.

Ia mengatakan, pengunduran diri itu dilakukan karena ia terpilih sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS. Pelantikan anggota DPR 2014-2019 akan dilakukan pada Rabu (1/10/2014) besok.

"Saya sudah menyusun semacam buku memori untuk pengganti saya, di dalamnya memuat apa saja yang belum dan harus dilakukan untuk sektor komunikasi dan informatika kita," katanya.

Pria yang dikenal suka berpantun itu mengakui banyak masih banyak hal yang belum sempat dia lakukan untuk memajukan teknologi informasi dan komunikasi di Tanah Air.

Ia mengatakan, pada dasarnya ada tiga program besar yang harus terus dilanjutkan oleh penerus yang akan memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni program di bidang penyiaran, radio, dan televisi.

"Salah satunya TV digital itu sangat strategis untuk dilanjutkan," katanya.

Tifatul juga merasa upayanya untuk memperluas jangkauan siaran TVRI belum rampung dan mesti dilanjutkan.

Ia berharap penggantinya juga akan melanjutkan program aplikasi teknologi LTE 4G di Tanah Air berikut penataan frekuensi yang beberapa di antaranya masih berantakan.

Anggota Dewan Syura PKS itu menekankan pentingnya upaya untuk menekan dampak negatif penggunaan internet sebagai perhatian utama kabinet mendatang.

 Hal ini ia rasa perlu agar praktik kejahatan siber, pelanggaran hak cipta, hingga pornografi bisa diminimalkan.

"Perlu juga ada pendataan untuk memetakan desa-desa atau wilayah di NKRI yang masih blankspot untuk kemudian membuat masyarakat di dalamnya terkoneksi dengan informasi," katanya.

Ia mengklaim mampu merealisasikan program mengoneksikan masyarakat dengan informasi hingga 95 persen.

Selain itu, ia mengklaim bahwa Kemekominfo telah mendorong melakukan pembangunan infrastruktur komunikasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), antara lain dengan masuknya sambungan telepon ke 72.000 desa.

Ia juga mengklaim telah mendorong masuknya internet ke seluruh kecamatan dalam bentuk 5.748 penyedia layanan internet kecamatan (PLIK) dan 1.970 mobil penyedia layanan internet kecamatan.