TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan sikap pemerintah sejak awal adalah mendukung sistem pemilihan kepala daerah langsung, bukan lewat DPRD.

Memang, diakui Mendagri, awalnya pemerintah mengusulkan pilkada untuk gubernur digelar dengan cara tidak langsung. Sedangkan pilkada untuk bupati dan wali kota dilakukan langsung.

Namun, jelas Gamawan lebih lanjut, seiring bergulirnya waktu, pemerintah mengubah semuanya menjadi opsi pemilihan langsung.

"Pemerintah itu mengajukan gubernur tidak langsung, bupati dan wali kota langsung sejak awal. Kemudian dalam pembahasan berikutnya semua minta langsung, kita sepakat kita langsung. Itu yang kita pelihara sampai rapat terakhir. Jadi sebenarnya pemerintah setelah rapat itu sudah oke pilkada langsung. Makanya kita siapkan langsung itu," tegas Mendagri saat ditemui di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/9/2014) dini Hari.

Lebih lanjut, soal rencana yang tengah dimatangkan pemerintah untuk menolak pilkada melalui DPRD, Gamawan masih merahasiakannya.