Tribunnews.com, Jakarta - Penasihat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusuma mengakui bahwa sudah ada kesepakatan antara PPP dengan partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) terkait pemilihan pimpinan parlemen. Kesepakatan itu adalah jaminan kursi pimpinan MPR periode 2014-2019 untuk PPP.

Dimyati menjelaskan, PPP dijanjikan akan mendapat kursi pimpinan MPR karena tak mendapat jatah kursi pimpinan DPR 2014-2019. Padahal, PPP merupakan anggota KMP. Salah satu kursi wakil ketua DPR diberikan kepada Fraksi Partai Demokrat yang tak bergabung dalam KMP.

"Konsensusnya seperti itu, PPP dapat pimpinan MPR," kata Dimyati, saat dihubungi, Kamis (2/10/2014).

Ia mengakui adanya perdebatan ketika PPP mengetahui tak mendapat kursi pimpinan DPR dalam paket yang diajukan KMP. Namun, kata dia, semuanya selesai karena PPP mengalah dan memberikan jatahnya untuk Partai Demokrat.

Menurut Dimyati, PPP dan seluruh partai anggota KMP telah menganggap Demokrat sebagai bagian dari tandem koalisinya. Di luar itu, PPP menyadari posisinya yang merupakan partai dengan perolehan suara terkecil di internal Koalisi Merah Putih (39 kursi).

"Kita tahu dirilah, di Koalisi Merah Putih ini kita di urutan keenam (di bawah Demokrat). Lagi pula Demokrat kan kawan kita juga," ujarnya.

Hasil sidang paripurna seusai pelantikan anggota Dewan yang baru, koalisi Indonesia Hebat yang mendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR akibat mekanisme pemilihan yang baru. (baca: Nasdem, PDI P, Hanura, PKB Walkout)

Paket pimpinan DPR yang disetujui adalah Ketua DPR Setya Novanto (Golkar) dan empat Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), Agus Hermanto (Demokrat), dan Fadli Zon (Gerindra).