Penasihat KPK: Soal Setya Novanto Biar Hukum Berbicara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Suwarsono meminta publik jangan terburu-buru mencap Ketua DPR RI terpilih Setya Novanto terlibat korupsi. Karena hingga kini belum ada bukti mengarah pada politikus Partai Golkar itu.

"Jangan dikira yang datang ke KPK semuanya sudah pasti buruk. Ada yang jadi saksi, diperiksa biasa," kata Suwarsono kepada wartawan saat ditemui di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014).

Ia mengimbau urusan hukum seseorang harus diserahkan ke penegak hukum. "Nanti kita lihat realnya seperti apa," imbuh Suwarno.

Sejumlah dugaan keterlibatan Setya dalam kasus korupsi muncul seusai terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Data yang dihimpun, kasus yang menyeret nama Setya di antaranya skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar.

Pada tahun 2010, Setya juga diberitakan diduga terlibat dalam penyelundupan beras impor dari Vietnam, sebanyak 60.000 ton. Mantan Wakil Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin menyebut Setya terlibat kasus proyek pembuatan E-KTP.

Nama Setya juga disebut dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON Riau 2012, yang melibatkan Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau.

Sebelumnya, Setya sudah mengetahui kritikan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengaku tak terganggu dengan semua kritik yang merupakan konsekuensi logis saat dirinya telah terpilih sebagai pimpinan dewan.

"Kita harus menerima segala kritikan, baik dan buruk," kata Setya, di Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Sebagai manusia, kata Setya, dirinya mengakui memiliki banyak kekurangan. Dengan kritik yang bermunculan, politisi Partai Golkar itu berharap dapat membawanya menjadi pribadi yang lebih baik.