TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap tegas PDI Perjuangan menutup koalisi dengan Partai Demokrat, disambut positif Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), sayap organisasi partai berlambang banteng itu.

"Kami dukung, ini soal harga diri. Lebih baik koalisi bersama rakyat. Jika Undang-undang kedepan yang dilahirkan tidak pro rakyat karena produk koalisi merah putih yang menguasai parlemen sehingga mengganjal program Jokowi-JK, biar rakyat yang menghukum. Rakyat punya cara sendiri meluapkan kemarahannya," ujar Ketua DPN Repdem, Wanto Sugito, Jumat (3/9/2014).

Mantan aktivis 98 ini menambahkan, banyak hal sudah dilakukan untuk penjajakan koalisi dengan partai besutan SBY.

"Tapi tingkah laku dan manuver mereka menjijikkan," pria yang akrab disapa WS itu menegaskan.

Menurutnya, upaya penjajakan terus dilakukan bahkan Presiden terpilih Jokowi langsung bertemu dengan SBY membahas koalisi dengan Partai Demokrat pada (30/9) adalah bukti keseriusan menata masa depan negeri ini.

Tapi lanjutnya, komunikasi gagal dengan alasan yang beredar bahwa ibu Megawati tidak mau ketemu dengan SBY.

"Betul kata pak Sekjen Tjahjo, memangnya ada undang-undangnya bu Mega harus bertemu dengan pak SBY. Biasa aja kali," katanya.  

"Dengan pak Jokowi juga sudah cukup. Intinya kita siap menghadapi kekuatan politik apapun yang anti rakyat. Kita siap menggalang koalisi extra parlemen kedepan," tegas pendiri Front Kaum Marhaen ini seraya mengucapkan selamat berjuang kepada rekannya Ketum dan Sekjen Repdem yang kini masuk ke parlemen periode 2014-2019.

"Selamat berjuang di DPR bung Masinton dan bung Gunhar, tetap di garis depan membela rakyat. Sebagai kader ideologis partai, jangan bikin cacat sejarah bahwa bangsa ini masih memiliki orang orang idealis seperti kita," tutup Wanto.