TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hujan interupsi, protes keras disertai kericuhan pada rapat perdana yang dimpin oleh Ceu Popong, tak terlepas agenda utama rapat,  yakni memperebutkan lima kursi pimpinan DPR untuk lima tahun mendatang.

Perebutan terjadi antara para anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Jokowi-JK dan Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo-Hatta. Ceu Popong, bernama lengkap Otong Otje Djundjunan. Nenek 76 tahun ini mengaku sempat takut ada anggota DPR yang menghampirinya saat memimpin rapat perdana 560 anggota baru DPR di Gedung DPR, Jakarta pada 1 hingga 2 Oktober 2014.

Kursi pimpinan itu menjadi sangat penting karena mempengaruhi eksistensi alat kelengkapan dan tiga fungsi DPR.

Di pimpinan DPR lah komunikasi politik 'tingkat tinggi' bisa mempengaruhi fungsi DPR dalam membuat undang-undang, mengatur APBN dan mengawasi atau kontrol pemerintah.

Rapat yang dipimpin oleh Ceu Popong itu sendiri memutuskan, 'memenangkan' lima nama calon pimpinan atau paket yang diusulkan oleh para anggota DPR yang tergabung dalam KMP Prabowo-Hatta.

Namun, pengambilan keputusan tersebut tanpa kehadiran oleh para anggota DPR yang tergabung dalam KMP Jokowi-JK yang lebih dulu melakukan aksi 'walk out' atau meninggalkan ruang rapat.

Para anggota DPR pendukung Jokowi-JK itu melakukan walk out karena merasa telah dizalimi dan proses pengambilan keputusan dilakukan tidak adil dan tidak demokratis.

Sebab, sebagian besar interupsi mereka diabaikan oleh pimpinan rapat. Bahkan, sebagian besar mikrofon mereka tidak aktif alias mati saat ingin angkat bicara.

Beberapa anggota DPR dari KIH Jokowi-JK menduga proses dan hasil rapat pemilihan pimpinan DPR tersebut sudah direncanakan atau diskenarionakan atau pun di-setting.

Ceu Popong selaku pimpinan rapat yang juga anggota DPR dari Partai Golkar membantah tuduhan tersebut.

"Kalau ada yang mengatakan atau prasangka bahwa ini disetel (di-setting), itu tidak benar sama sekali," tegas Popong.

Popong membantah dirinya selaku pimpinan rapat melakukan komunikasi dan mendapat pesanan khusus dari petinggi partai KMP, seperti Aburizal Bakrie atau Ical dan Prabowo, untuk 'menggiring' prosesi rapat tersebut dimenangkan kubunya.

"Saya bertemu dengan Idrus Marham sebagai Sekjen Partai Golkar saja baru tadi, kemarin nggak pernah. Tidak ada kontak-kontak, apakah dengan Ketua Umum Gerindra, Ketua Umum PKS. Tidak ada kontak sama sekali atau pun misalnya berbisik atau perintah harus begini dan begitu," ujarnya.

Popong mengatakan, prosesi rapat pengambilan keputusan pemilihan pimpinan DPR yang dipimpinnya mengalir apa adanya dan sesuai aturan atau mekanisme yang seharusnya.

"Boro-boro pesanan (dari Prabowo,-red), kapanggih (ketemu) saja henteu (tidak), walaupun saya kenal. Tidak ada sama sekali perintah. ARB saja keur (sedang) di luar negeri," tuturnya.  

"Walaupun di luar negeri, kalau mau komunikasi sebetulnya bisa-bisa saja. Tapi itu tidak ada sama sekali, apakah yang berbisik, pesan sponsor dari partai mana pun dari enam partai Koalisi Merah Putih," tandasnya.