TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Langkah Kementerian Pertahanan yang ingin bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengadaan alutsista, mendapat apresiasi dari Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

Menurut Panglima TNI, pengawasan tersebut baik untuk memberikan rasa keterbukaan TNI kepada masyarakat.

"Kita TNI sudah semakin terbuka dan transparan. Bahkan, kita juga sudah menandatangani zona integritas antikorupsi," kata Moeldoko di Pangkalan Komando Armatim (Koarmatim), Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/10/2014).

Meski mendukung keterbukaan, ia mengatakan, ada sejumlah pengadaan alutsista yang dilakukan TNI tak dapat diketahui publik. Ia beralasan, bahwa pengadaan alutsista tersebut diperlukan untuk melindungi kedaulatan negara.

"Jadi tidak boleh semuanya dibuka ke publik," ujarnya.

Sebelumnya, Irjen Kemenhan Marsekal Madya Ismono W menyambangi Gedung KPK, Jumat (3/10/2014) sore. Kedatangannya itu untuk bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad guna membahas nota kesepahaman dalam hal pengadaan antara KPK dan Kemenhan.