TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan merayakan ulang tahun ke-69, Minggu 5 Oktober 2014. Nantinya, TNI akan mengadakan gelar alat utama sistem pertahanan.

Menurut Pengamat Militer Susaningtyas NH Kertopati hal itu menujukkan komitmen Indonesia untuk membangun sistem pertahananan yang mumpuni.

"Harapan ke depannya agar renstra pertahanan memiliki konsistensi untuk terus meningkatkan kemampuan SDM dan kelengkapan Alut Sista siapapun yang akan membangun negara ini," kata Nuning melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Sabtu (4/10/2014).

Mengingat Jokowi saat ini tengah menggalakan visi maritim, kata Nuning, maka harus diingat untuk memajukan TNI AL. Pasalnya, dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, serta digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga.

"Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi," katanya.

TNI AL sendiri, ujar Politisi Hanura itu, selain menjalankan tugas-tugas militer matra laut, juga berupaya melakukan langkah-langkah proaktif lainnya demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Kebijakan itu mengenai upaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai beranda, dimana pendekatan pertahanan lebih mengedepankan aspek prosperity dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta dengan tetap memperhatikan aspek sekuriti.

"Justru itu pemenuhan alutsista harus teranggarkan dengan baik dan dengan tata cara yg dapat diterima pihak manapun. Ini semua agar TNI AL mampu menghadapi tantangan perkembangan ancaman keamanan laut/maritim dalam bentuk apapun," ujarnya.

Nuning juga melihat alutsista yang ada belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Ekslusif dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Terutama dalam mengatasi illegal fishing dan logging serta perompakan. "Kita tentu setuju dengan yg disampaikan oleh Kasal Laksamana Marsetio bahwa TNI AL selain melaksanakan tugas TNI matra laut juga mengakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yuridiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan international yang telah diratifikasi," katanya.

Nuning juga meminta TNI harus meningkatkan disiplin prajurit. Namun juga harus linier denga kesejahteraannya. "Disahkannya HDM sebagai UU baru lalu semoga menjadi panduan bagi pelaksanaan disiplin kedepan yang komprehensif dan dipatuhi," tuturnya.

Nuning menuturkan HUT TNI 5 Oktober nanti semoga dapat menjadi moment baik untuk merefleksi dan mengintrospeksi diri, sekaligus sebagai pembangkit semangat prajurit TNI.

Prajurit TNI, imbuhnya, meski tak boleh lagi berpolitik praktis harus juga dibekali pendidikan serta pengetahuan politik negara. Agar TNI paham apa dan bagaimana netralitas itu, terlebih dirasakan adanya pergeseran ancaman terhadap negara, kini tak lagi sebatas ancaman perang tradisional.

"Adanya ancaman cyber war,perang asimetrik dan saat ini yang sedang hot dibicarakan Proxy war tentu saja tak merupakan perebutan teritorial langsung tapi lebih kepada otoritas penguasaan kedaulatan melalui tekhnologi dan psywar, hal ini berdampak lebih luas bisa masuk ke relung-relung ipoleksosbud bangsa," katanya.

"Bila kita tak waspada maka bukan tak mungkin kita dapat dilumpuhkan dengan cara itu sebagai bangsa. Justru itu prajurit TNI juga harus pintar dan memiliki profesionalitas teruji," tambahnya.