TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap pemilihan pimpinan MPR RI yang akan digelar pada Senin, 6 Oktober 2014, besok bisa berjalan dengan baik dan menerapkan sistem-sistem demokrasi.

Meskipun banyak pihak memperkirakan proses pemilihan pimpinan MPR akan berjalan alot namun DPD  memandang bahwa proses berdemokrasi yang baik harus diterapkan dalam pemilihan unsur pimpinan lembaga negara.

Anggota MPR yang terdiri dari anggota DPD dan DPR akan melakukan sidang bersama, memilih pimpinan MPR, yang terdiri dari ketua dan wakil ketua MPR. Sekretaris Kelompok DPD di MPR, Asri Anas, mengatakan peluang anggota DPD untuk menjadi ketua MPR sangat terbuka lebar.

"DPD jauh lebih solid dibandingkan dengan DPR sebab posisi DPD dengan jumlah anggota terbesar di MPR akan sangat menentukan pemilihan pimpinan MPR," kata Asri dalam keterangannya kepada pers di Jakarta hari ini, Minggu (5/10/2014).

Senator asal provinsi Sulawesi Barat ini menegaskan DPD memiliki sejumlah senator yang berpengalaman di politik.
Rekam jejak anggota DPD juga sangat baik sebab umumnya anggota DPD adalah eks politikus kredibel dan berpengalaman di sejumlah partai politik.

Banyak juga anggota DPD adalah mantan bupati, mantan gubernur, mantan anggota DPR, purnawirawan jenderal TNI/Polri, aktivis, tokoh masyarakat di daerah, dan sebagainya.

"Dari 9 nama bakal calon ketua MPR yang direkomendasikan DPD mereka sangat kredibel dan track record-nya bagus. Ke-9 anggota DPD ini dihasilkan melalui rapat paripurna DPD RI.

Pada kesempatan itu Asri menyinggung soal rencana Koalisi Merah Putih (KMP) yang menginginkan seorang kader PPP yang kini menjadi anggota DPD RI untuk menjadi wakil ketua MPR dari DPD RI.

Menurut Asri, sah-sah saja kalau hal itu dilakukan KMP namun pada prinsipnya DPD baru akan memutuskan paket pimpinan MPR besok siang.

"Dan kami belum pernah rapat resmi dengan koalisi merah putih. DPD tetap independen dan akan menyorong anggotanya yang dianggap kredibel untuk jadi pimpinan di MPR,"kata Asri.

DPD RI pada prinsipnya menerima dan menghargai calon pimpinan MPR yang diajukan baik oleh koalisi merah putih dan atau koalisi Indonesia hebat. Namun DPD menghendari agar proses pemilihan berjalan secara demokratis dan mengedepankan sistem musyawarah untuk mufakat yang telah lama hilang dalam budaya demokrasi kita.

"Jadi kami tekankan bahwa DPD belum memutuskan satu nama pun untuk maju jadi pimpinan DPD. Rapat paripurna DPD kemarin baru memutuskan 9 kandidat calon wakil ketua MPR.

Menurut Asri, di tengah sentimen negatif yang banyak ditujukan kepada DPR maka sudah saatnya anggota DPD berperan aktif mengembalikan marwah lembaga negara.

"Penguatan DPD secara kelembagaan juga sudah saatnya dilakukan dengan amandemen terbatas UUD 1945. Agar  DPD punya wewenang yang setara dengan DPR baik dalam  legislasi  terutama yang berhubungan dengan kepentingan daerah," kata dia.

Ditegaskan proses berdemokrasi di DPD berjalan dengan sangat baik. Hal itu bisa dilihat dari proses pemilihan DPD RI baru-baru ini yang berjalan sangat demokratis.