TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Produk UU Pilkada melalui DPRD dan berbagai manuver untuk memilih pimpin DPR, termasuk berbagai kemungkinan skenario jahat untuk menunda atau mengganggu pelantikan Jokowi sebagai presiden RI ke 7 sudah mulai terendus.

"Elite politik mulai terjangkit people phobia atau antirakyat. Demokrasi mau dijauhkan dari rakyat itu sendiri. Elite politik tidak memahami bahwa rakyat semakin cerdas, sadar dan maju," ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum ProJo, Senin (6/10/2014).

Dikatakan, pola pikir dan perilaku elite yang mencoba membonsai demokrasi dengan menarik gerak sejarah mundur kembali ke belakang.

"Demokrasi harus semakin maju dan bertumbuh. Demokrasi itu memerlukan tertib sosial. Kalau elite berlaku semaunya sendiri, maka jangan salahkan rakyat kalau juga bertindak semau nya," jelas Budi.

Rencana jahat dari koalisi jahat yang paling mutakhir, ungkap Budi, adalah melakukan gangguan terhadap pelantikan presiden pilihan rakyat.

"Kalau sampai lembaga yang seharusnya melantik presiden tidak menjalankan tugas nya, jangan salahkan rakyat kalau mengambil oper peran tersebut. Ini sekaligus jadi catatan paling hitam bagi pemerintahan SBY," tegasnya.

Biar bagaimanapun, Budi menjelaskan kembali, sampai terjadi peralihan kekuasaan, tanggung jawab masih berada di pundak pemerintahan  SBY, " tambah Budi.        

"Karena itulah elite politik harus menyadari bahwa gelombang kemarahan rakyat akan bergelombang. Jangan berpikir rakyat tidak mengamati akrobat elite. Pada saat yang tepat rakyat pasti akan bertindak dan menghukum elite korup, " pungkas mantan aktivis UI 98.