Tribunnews.com, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang baru terpilih sebagai Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, mengatakan, kekalahan paket calon pimpinan MPR yang diusung Koalisi Indonesia Hebat karena terbelahnya suara DPD. Menurut Oesman, ke depan harus ada sanksi agar soliditas DPD bisa terjaga.

"Lain kali pakai sanksi. Sekarang kan enggak mungkin, saya masih baru, nanti kita bikin sanksi," kata Oesman, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Oesman menyebutkan, suara DPD menjadi faktor penentu dalam voting pemilihan pimpinan MPR periode 2014-2019. Ia menduga, terbelahnya suara DPD karena banyaknya anggota DPD yang berlatar belakang sebagai pengurus atau kader partai politik.

"Memang sulit menjaganya karena banyak yang pernah di partai. Tapi prosesnya sudah bagus dan tidak perlu kecewa," ujarnya.

Oesman, yang menjadi calon tunggal pimpinan MPR dari unsur DPD, masuk dalam paket pimpinan yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Dalam paket KIH, Oesman dicalonkan sebagai Ketua MPR, sementara dalam paket yang diajukan KMP, ia dicalonkan sebagai Wakil Ketua MPR.

Berdasarkan hasil voting, paket Koalisi Merah Putih mendapatkan 347 suara. Paket ini mengusung Zulkifli Hasan (PAN) sebagai Ketua MPR, dan empat calon Wakil Ketua MPR yang akan diisi oleh Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).

Ada pun, paket yang diusung KIH mendapat 330 suara. Paket ini mengajukan Oesman Sapta sebagai Ketua MPR, sementara Wakil Ketua MPR yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem) dan Hasrul Azwar (PPP).

Pimpinan MPR terpilih dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dengan mengambil sumpah jabatan kelimanya. Pelantikan dilakukan tepat pukul 05.30 WIB dan dihadiri hampir seluruh anggota MPR.