TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Aburizal Bakrie atau Ical dianggap tidak bisa lagi menjalankan roda kepemimpinan Partai Golkar karena telah habis masa jabatannya selama lima tahun.

Eksponen Tri Karya Partai Golkar pun mendesak Aburizal agar segera membentuk panitia Munas IX untuk memilih ketua umum baru.

Para tokoh yang terdiri dari gabungan pengurus ormas pendiri Partai Golkar, seperti MKGR, SOKSI, dan Kosgoro 57, itu mengancam akan membentuk Panitia Munas IX sendiri jika ultimatum tersebut tidak digubris Aburizal.

Aburizal terpilih sebagai Ketua Umum pada 5-8 Oktober 2009 lalu sehingga masa jabatannya dianggap habis mulai hari ini, Kamis (9/10/2014).

"Apabila Saudara ARB tidak mengindahkan permintaan tersebut di atas, maka sebagai pendiri Partai Golkar bersama Eksponen Ormas Tri Karya Golkar akan mengisi kekosongan kekuasaan DPP Partai Golkar, dengan membentuk Panitia Munas IX untuk memilih kepengurusan DPP Partai Golkar masa bakti 2014-2019 berdasarkan konstitusi," ujar Ketua Koordinator Eksponen Tri Karya Golkar Zainal Bintang dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Zainal menyerukan kepada para pengurus Golkar di kabupaten dan kota untuk merapatkan barisan dan menyatukan pikiran. Eksponen Tri Karya Golkar mengklaim didukung 500 orang DPD II Golkar sehingga mampu menggalang kekuatan untuk menegakkan konstitusi partai (AD/ART).

Semua pengurus DPD II Golkar ini Zainal mengklaim mendukung pelaksanaan Munas pada tahun 2014.

Hadir dalam jumpa pers kali ini adalah pendiri Partai Golkar Suhardiman, Rosdinal Salim (Poros Muda Golkar), Max Telusalawane (Presidium Soksi), Laurence Siburian (Ketua Depinas Soksi), Syamsul Hidayat (Wasekjen Kosgoro), Pajrin Shihab (Wasekjen DPD Partai Golkar Kepulauan Riau), dan Agus Surya (MKGR).

Kubu Eksponen Tri Karya ini sudah sejak lama menyuarakan percepatan Munas pada Oktober 2014. Namun, kubu Aburizal yang menguasai DPP Partai Golkar dan DPD Golkar tingkat provinsi masih tak tergoyahkan.

Aburizal selalu menggunakan dalih rekomendasi Munas VIII di Pekanbaru yang menyatakan bahwa Munas baru akan dilakukan pada 2015.

Kubu Eksponen beranggapan bahwa argumentasi Aburizal tak beralasan. Hal ini karena status hukum rekomendasi munas masih dianggap di bawah dari AD/ART Golkar yang menetapkan pelaksanaan munas untuk memilih ketua umum baru dilakukan lima tahun sekali.