TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, mengungkapkan alasan mengapa perlu adanya pemekaran beberapa komisi alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dradjad menjelaskan salah satu Komisi yang perlu dimekarkan yaitu Komisi VI. Ia mengatakan pemekaran tersebut atas pesan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang menilai di Komisi yang mengawasi ruang lingkup perdagangan, perindustrian dan BUMN ini memiliki kerentanan untuk dijual.

"Pesan Pak Hatta untuk dijaga jangan sampai nanti dijual-jual. Karena Pak Hatta waktu menjabat Menteri Koordinator Perekonomian sudah tahan supaya BUMN dan anak BUMN jangan dilepas. Itu tugas," kata Dradjad di Bellagio Residences, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2014).

Seperti diketahui, selain Komisi VI, wacana pemekaran Komisi juga terjadi di Komisi I yang mengawasi bagian intelijen, luar negeri pertahanan dan komunikasi informatika serta Komisi III yang mengawasi bagian hukum, HAM dan keamanan.

Alasan pemekaran komisi tersebut lantaran banyaknya mitra kerja di tiga komisi tersebut. Sampai saat ini pemekaran komisi itu belum diketahui berapa jumlahnya. Dradjad mengungkapkan pihaknya masih menunggu pengumuman postur kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

"Pemekaran tidak akan diumumkan sebelum pengumuman kabinet," kata Dradjad.