Gelar Muktamar, PPP Terbelah Dua, Muktamar Versi Romi dan SDA
"Yang jadi problem adalah mas Romi (Romahurmuziy) tidak mau mundur muktamarnya dari tanggal 17 muktamar, SDA juga tidak mau mundur dari tanggal 23".
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasib Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama Komisi Merah Putih (KMP) akan berubah setelah 26 Oktober 2014 saat Suryadharma Ali (SDA) lengser dari jabatan ketua umum.
"Posisi PPP di KMP itu hanya akan bisa bertahan sampai dengan tangal 26 Oktober. Kalau Pak SDA ngotot melaksanakan muktamar tanggal 23-26 Oktober. Setelah itu dia bukan ketua umum PPP," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014).
Saat ini ada dualisme dalam pelaksanaan muktamar PPP. Kubu Sekjen PPP Romahurmuziy akan melaksanakan Muktamar 17 Oktober 2014 di Surabaya. Sementara kubu SDA akan melaksanakan muktamar 23 Oktober 2014.
Dikatakan Syaifullah Mahkamah Partai menginginkan muktamar dilakukan secara bersama antara dua kubu tersebut. Tetapi kendalanya kedua kubu tidak ada yang mau mengalah.
"Yang jadi problem adalah mas Romi (Romahurmuziy) tidak mau mundur muktamarnya dari tanggal 17 muktamar, SDA juga tidak mau mundur dari tanggal 23 itu. Tapi yang substantif adalah apabila SDA melakasanakan muktamar 23 Oktober otomatis tanggal 26 dia bukan peserta presidium lagi," ungkapnya.
Jelas dia, muktamar yang sah adalah jika mukatamar itu ditanda tangan SDA selaku ketua umum dan Rohamurmuziy selaku Sekjen.
"Karena itu saya minta mahkamah partai membuat keputusan dan betul-betul menjaga keutuhan partai," ujarnya.
Sebetulnya mahkamah partai sudah mempertemukan kedua kubu yang berseteru tetapi tidak menemukan titik temu. Sehingga Mahkamah Partai saat ini hanya menunggu kedua kubu melakukan muktamar.
"Setelah dua-duanya melaksanakan muktamar. Apakah sidangnya nanti menentukan pihak SDA benar, atau kubu Romi atau mahkamah partai punya wewenang melaksanakan muktamar bersama sebagai upaya paksa menegakkan AD/ART. Tentu itu setelah tanggal 26," jelasnya.
Ia menyayangkan konflik internal di tubuh PPP. Hal tersebut membuat partai semakin tergerus. "Partai sudah kecil. Konflik pula. Tidak ada manfaatnya," ungkapnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.