TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang mengungkapkan pertarungan perebutan kursi pimpinan MPR RI tidak segaduh saat perebutan kursi pimpinan DPR RI.

Salang melihat dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD meskipun tidak adil bagi Koalisi Indonesia Hebat, tetapi sah-sah saja dalam permainan politik.

"Paket itu membunuh hak KIH sehingga mereka keluar dari galangan pertarungan. Tapi itulah permainan politik," kata Salang dalam dialog Polemik bertema 'Bukan Parlemen Biasa' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014).

Tetapi saat pemilihan pimpinan MPR tidak terlalu gaduh, hal tersebut dikarenakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih bisa ikut bertarung karena ada DPD dan PPP pun ikut bergabung ke koalisi yang dimotori PDI Perjuangan tersebut. Namun, KIH terlalu cepat percaya diri setelah mendapat dukungan dari DPD dan PPP. Mereka tidak terlalu intens melakukan konsolidiasi pertarungan akan dimenangkan atau tidak.

"Disini juga ujian kelihaian dan kecerdikan politik. Dari sepuluh partai politik yang masuk ke DPR ini jangan coba-coba melawan Golkar. Golkar ini lihai dalam permainan politik di parlemen karena mampu melakukan konsolidiasi isu," ungkapnya.

Ketika DPD dan PPP bergabung, KIH tidak sadar bila dukungan tersebut sudah diambil Koalisi Merah Putih (KMP) melalui Golkar.

"Karena kelihaian dan kecerdikan ini dimainkan lagi sehingga KIH tidak sadar dukungan sudah diambil," ujarnya.