Pimpinan MPR Perlu Memastikan Tidak Ada Interupsi Pelantikan Jokowi-JK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menegaskan dalam waktu kurang dari 2 pekan presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla akan dilantik oleh MPR menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

"Pimpinan MPR DPR dan DPD telah berkomitmen agar proses pelantikan akan terjadi pada tanggal yang ditetapkan dan berjalan dengan lancar," kata Hikmahanto dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2014).

Menurut Hikmahanto, komitmen ini penting karena menjadi cermin bagi kedewasaan berdemokrasi Indonesia di mata dunia.

"Pada tanggal 20 Oktober saat pelantikan berlangsung, tidak saja mata rakyat Indonesia yang melihat tetapi juga masyarakat dunia. Ini mengingat banyak negara mengakui keberhasilan demokrasi Indonesia pasca reformasi," ujar dia.

Oleh karenanya, lanjut Hikmahanto, pimpinan MPR, DPR, dan DPD perlu memastikan agar interupsi tidak dilakukan oleh anggota masing-masing lembaga.

"Bahkan tidak ada pengerahan-pengerahan massa yang berujung pada anarki," kata Hikmahanto.

Dijelaskan bila situasi kondusif tidak tercipta, tentu dunia akan bereaksi. Paling tidak investor asing di pasar modal Indonesia akan menghukum dengan keluar dan nilai tukar rupiah pun akan mengalami tekanan.

"Untuk memastikan lancarnya acara pelantikan, sudah tepat jika Presiden SBY selaku kepala pemerintahan saat ini mengambil langkah-langkah yang memastikan agenda pelantikan berjalan dengan lancar. Sebagai negarawan yang percaya pada nilai demokrasi dimana kehendak rakyat lebih tinggi daripada kehendak elit bisa dimaklumi bila segala persiapan untuk kelancaran pelantikan menjadi prioritas dan agenda utama pemerintahan SBY," ujarnya.

Ditegaskan Hikmahanto, bila pelantikan berjalan lancar maka Presiden SBY akan dikenang tidak saja oleh publik Indonesia tetapi juga masyarakat internasional sebagai Presiden Indonesia yang memastikan transisi mulus (smooth transition) dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru.

"Namun bila sebaliknya, justru Presiden SBY akan mendapat kecam an dan demokrasi yang dibangun secara susah payah oleh beliau akan runtuh seketika," katanya.