Tribunnews.com, Surabaya - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan pada Kamis (16/10/2014) malam, akan memilih ketua umum baru untuk mengganti Suryadharma Ali. Pemilihan itu akan dilakukan saat Muktamar VIII di Surabaya, yang digelar tanpa kehadiran Suryadharma.

Berdasarkan agenda yang diterima Kompas.com, sebelum pemilihan, akan digelar sejumlah paripurna. Agenda paripurna pagi ini mendengar pandangan umum atas pertanggungjawaban DPP PPP.

Sebelumnya, pada Rabu (15/10/2014) malam, dilangsungkan paripurna yang membahas laporan pertanggungjawaban DPP PPP secara tertutup. Kemudian, paripurna berikutnya akan membahas tentang jawaban atas pemandangan umum yang telah dibacakan sebelumnya.

Setelah itu, acara akan dilanjutkan dengan pengesahan tata cara pemilihan ketua umum, ketua formatur dan anggota formatur.

Berdasarkan laporan terakhir, jumlah peserta yang hadir pada Muktamar hari ini sebanyak 844 dari 1.153 peserta yang telah diundang. Para peserta itu berasal dari 26 dari 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia.

Sementara itu, Suryadharma yang berencana menggelar muktamar setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober, tepatnya pada 23-26 Oktober, menilai muktamar yang berlangsung di Surabaya tidak sah.

Suryadharma yang dalam pemilu presiden lalu mendukung Prabowo Subianto itu juga menyatakan keheranannya atas keputusan Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimoen Zubair, yang menilai baik muktamar versi Romahurmuziy (15-18 Oktober) maupun versi dirinya (23-26 Oktober) sebagai muktamar yang tidak sah.

KH Maimoen mengacu pada keputusan Mahkamah Partai yang menyarankan agar Muktamar VIII digelar pada 19 Oktober sebagai Muktamar Islah (damai). Suryadharma menganggap, pelaksanaan muktamar sebelum pelantikan presiden tidak mengindahkan AD/ART.

Adapun Sekjen DPP PPP Romahurmuziy menegaskan Muktamar di Surabaya sah. Menurut dia, muktamar diputuskan dalam rapat Pengurus Harian yang dipimpin langsung Suryadharma Ali pada 9 September. Panitia muktamar pun dibentuk pada rapat tersebut