TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemenangan kubu koalisi pendukung Prabowo di DPR dan MPR memunculkan konsekuensi, para menteri kabinet Jokowi-JK tidak sekedar profesional.

Akan tetapi harus mampu dan siap "berkelahi" dengan legislatif memperjuangkan program kabinet Jokowi-JK

"Memang kabinet presidensil menempatkan Presiden kuat tapi disatu sisi Pasal 74 ayat (1), (2), dan (6) UU MD3 memaksa menteri-menteri kabinet Jokowi-JK jika tidak melaksanakan rekomendasi DPR berkonsekuensi hukum sendiri," ujar Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi Jumat (17/10/2014) di Jakarta.

Fahmi menambahkan situasi sekarang berbeda dengan pengalaman kesuksesan Jokowi di Solo.

Selain Jokowi pemimpin yang merakyat tapi secara politis juga pimpinan parlemen disana dikendalikan PDIP dan FX Rudi selaku ketua DPC menjaga komunikasi politik untuk mengawal program.

Begitu pula sukses di Jakarta masih ada Komisi dan pimpinan dewan yang masih dikuasai partai pendukung Jokowi-JK.

Kondisi sekarang tidak ceteris-paribus sehingga tak bisa  gaya dan pola kebijakan  waktu jadi wali kota dan gubernur. Kekuatan lobby dan komunikasi politik Tim Jokowi-JK sangat berperan.

"Itu tantangannya. Bisa celaka jika  Jokowi-JK tidak menempatkan kriteria utama milih menteri memiliki rekam jejak loyalitas teruji, ideologis terhadap program Jokowi-JK juga hal rekam jejak integritas dan moralitas," ujarnya.

Para menteri Jokowi-JK, sambung Fahmi harus juga menguasai UU Politik MD3. Jangan naif jika hanya modal profesional dan pintar.

Ketika digeretak dan berkelahi  dengan DPR, imbuhnya,  menciut ketika mengawal program pemerintah. Malah mandek visi-misi Jokowi-JK

"Jokowi-JK berkeyakninan dengan tunjukkan kerja dan kinerja pada publik, tapi kalo menterinya tidak bisa kerja, publik tidak menilai kinerja menterinya, tapi dilihat kerja keseluruhan presiden," pungkasnya.