Laporan Wartawan Tribunnews.com, Y Gustaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keterlibatan pemilih yang sangat tinggi terhadap proses keterpilihan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Ke-7 RI merupakan wujud masyarakat yang menanti harapan besar terhadap perubahan nasib bangsa ke depan.

Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz menilai, antusiasme yang kuat dengan beragam partisipasi yang tinggi memberikan peringatan besar pada Jokowi-JK untuk langsung kerja keras, cepat dan tidak ragu-ragu mengambil keputusan.

Sehingga, menurut Masykurudin, dalam merencanakan kebijakan publik yang akan benar-benar memenuhi harapan, langkah utama yang harus dilakukan oleh Jokowi-JK.

"Pertama transparansi. Segala kebijakan publik sejak perencanaan hingga pelaksanaan harus dilakukan seterbuka mungkin," ujar Masykurudin dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Senin (20/10/2014).

Keterbukaan ini utamanya terkait dengan perencanaan anggaran, informasi publik dan keputusan pemerintah yang dapat tembus diakses secara cepat oleh masyarakat secara mudah.

Kedua adalah pelayanan. Setiap kebijakan yang dirumuskan selalu tertuju kepada bagaimana semakin besar memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Pelayanan publik terutama menyangkut hajat hidup mayoritas warga yaitu keterpenuhan dasar atas ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"Pelayanan publik juga mensyaratkan birokrasi yang cepat, efektif dan efisien di mana harus ada perubahan mental penyelenggara negara dari mental juragan ke mental pelayan," sambungnya.
‎
Ketiga, komunikasi intensif, luas dan realtime. Modal besar Jokowi-JK dalam membangun komunikasi langsung dengan rakyat perlu dilanjutkan dalam menjalankan pemerintahan.

Komunikasi yang luas terutama untuk menampung aspirasi dan menerima langsung realitas lapangan. Kemudahan penggunaan teknologi informasi dan media sosial perlu dimanfaatkan betul agar partisipasi warga terjamin secara mudah dan murah.

"Harapan pemerintahan baru yang merakyat bergantung pada Jokowi-JK. Transparan, melayani dan aspiratif adalah syaratnya.‎ Merubah mental penyelenggara negara dari mental juragan ke pelayan," tegas Masykurudin.