TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lambannya proses pengumuman menteri-menteri Kabinet Indonesia Hebat, ditengarai lebih karena Jokowi-JK berhati-hati menentukan nama-nama calon pembantunya di kabinet.

Berbeda dengan era presiden-presiden sebelumnya, Presiden Jokowi sangat mengandalkan data masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK dan Pusat Penelusuran dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon menterinya.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengakui lambatnya proses pengumuman kabinet lebih dimaknai sebagai pertarungan partai pengusung dengan daftar "merah" dan "kuning" yang direkomendasikan KPK dan PPATK untuk calon-calon tertentu.

Bisa jadi, kata dia, pihak yang dituding mendapat rapor merah dan kuning diberi kesempatan Jokowoi-JK untuk mengklarifikasi terlebih dahulu sehingga proses pengumuman berjalan lamban.

"Ini merupakan tradisi baru yang harus dilembagakan dalam proses pembentukkan kabinet sekarang maupun yang datang. Perjuangan revolusi mental kini sekarang mendapat ujian saat Jokowi akan membentuk kabinet,"kata Ari Junaedi, saat dikonfirmasi TribunNews.com, jakarta, Rabu (22/10/2014).

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, kehati-hatian Jokowi-JK dalam menyusun kabinet hendaknya juga dimaknai sebagai sikap "prudent"-- sebagai jawaban atas ekspektasi publik yang demikian tinggi.

"Jokowi tidak ingin, menteri yang baru dilantik akan mengenakan rompi oranye KPK - untuk menyebut potensial tersangka kasus rasuah dan gratifikasi. Jokowi juga ingin memastikan jalannya pemerintahan segera tancap gas namun dengan syarat tidak ada beban dalam pemerintahannya, "katanya.

Dalam pandangan Ari Junaedi yang juga pengajar di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini, ada sisi positif dari lambannya pengumuman kabinet yakni terwujudnya clean goverment dan selaras dengan harapan besar masyarakat.

"Namun lambatnya pengumuman kabinet akan jadi serangan yang paling seksi dari Koalisi Merah Putih. Tentu mereka berharap menteri-menteri Jokowi yang bermasalah akan menjadi amunisi serangan baru terhadap Jokowi-JK," pungkasnya.