Poempida Anggap Seleksi Menteri Hak Prerogratif Presiden
dalam politik kalau ada yang tersisihkan karena suatu proses itu biasa saja
Penulis:
Yulis Sulistyawan
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Gatot-Nurmantyo-saat-melayat-rumah-duka-eks-Menhan-Ryamizard-Ryacudu-Cikeas.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/20141003_233937_diskusi-revolusi-mental-pemuda-dan-uu-pilkada.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi muda Partai Golkar Poempida Hidayatulloh berpendapat Presiden mempunyai hak prerogatif untuk menentukan cara seleksi menteri di kabinet.
"Hak prerogatif dimiliki Presiden untuk menentukan cara seleksi menteri," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Sambung ia, meminta saran KPK dan PPATK pun merupakan hak prerogatif presiden. Bukan mengurangi kewenangannya.
"Meminta saran KPK dan PPATK untuk seleksi menteri bagus saja untuk upaya pencegahan korupsi dan uji integritas," ujar mantan anggota DPR ini.
Menurutnya, dalam politik kalau ada yang tersisihkan karena suatu proses itu biasa saja. Apalagi catatan KPK dan PPATK merupakan tanggung jawab hukum setiap warga negara Indonesia.
"Jadi ini jauh dari proses penzaliman," ujarnya.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ksp-dudung-123.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/isfan-PKP-1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ketua-Umum-Partai-Hanura-Oesman-Sapta-Odang-409.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/mienuno11111.jpg)