Jokowi Harus Cari Menkoinfo yang Berani Tutup Situs Teroris

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posisi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) hendaknya tidak lagi diisi oleh orang partai, tapi diisi oleh figur profesional.

Sehingga punya ketegasan dan keberanian untuk memblok dan menutup berbagai situs maupun media sosial kalangan teroris, baik di
dalam maupun dari luar negeri.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, ancaman terorisme di era pemerintahan Presiden Jokowi masih cukup tinggi. Apalagi, pada pemerintahan Presiden SBY, Menkominfo tidak bersikap tegas untuk menutup tuntas berbagai situs dan media sosial kalangan teroris," kata Presidium IPW Neta S Pane, Jumat (24/10/2014).

"Akibatnya, para teroris bebas mensosialisasikan misi, ajaran, dan gerakannya. Para teroris bebas membangkitkan emosional kalangan muda, kemudian mengajak bergabung. Situs teroris juga bebas memaparkan cara-cara membuat bom atau bahan peledak lainnya.

Kondisi ini, Neta  menegaskan membuat peta daerah rawan teroris dan sentra pembuatan senjata rakitan kian melebar. Ironisnya, Ibu Kota Jakarta menduduki posisi nomor dua sebagai daerah rawan teroris saat ini.

Urutan pertama Sulteng, kemudian Jakarta, Aceh, Sumut, Lampung, Klaten, Solo, Jatim, Bima, Maluku, dan Papua. Sentra pembuatan senjata rakitan pun melebar ke Lampung, Cipacing (Jabar), dan Klaten (Jateng).

"Melihat situasi ini Presiden Jokowi perlu menekan perkembangan potensi terorisme ini. Caranya, Menkominfo harus mau dan mampu
memblok semua situs dan media sosial kalangan teroris. Lalu instansi pemerintah, seperti Imigrasi, Bea Cukai dan lainnya harus terus
menerus berkordinasi dengan BNPT, Polri, dan institusi intelijen," paparnya.

Antisipasi maksimal ini, lanjutnya, perlu dilakukan. Mengingat ada ratusan pemuda Indonesia yang saat ini bergabung dengan ISIS di jazirah Arab dan setiap saat mereka bisa pulang ke Indonesia untuk menebar sikap radikalnya.