Tribun

Kabinet Jokowi

Minta Pendapat KPK dan PPATK Soal Menteri Bentuk Keseriusan Jokowi

Menurut Boni, wajar Presiden Joko Widodo melibatkan KPK dan PPATK

Minta Pendapat KPK dan PPATK Soal Menteri Bentuk Keseriusan Jokowi
Tribunnews/Dany Perdana
Presiden Joko Widodo disalami jemaah Masjid Baiturrahim usai melakukan ibadah salat Jumat, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2014). Ibadah salat Jumat ini merupakan yang perdana bagi pasangan Jokowi-JK setelah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober lalu. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inisiatif presiden Joko Widodo meminta penilaian ke KPK dan PPATK terhadap daftar calon menteri yang akan masuk ke dalam kabinetnya dinilai sebagai bentuk keseriusan dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk menciptakan kabinet bersih.

"Tidak ada yang salah dengan semua itu. Kita sepatutnya bersyukur dan berterima kasih pada Jokowi,KPK, dan PPATK. Tidak bisa dihindari bahwa ada nama-nama yang tidak bersih diusulkan oleh kepentingan tertentu untuk masuk dalam pemerintahan. Jokowi tidak kuat sendirian melawan mereka. Maka publik harus terlibat," kata Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens dalam pernyataannya, Jumat(24/10/2014).

Menurut Boni, wajar Presiden Joko Widodo melibatkan KPK dan PPATK, karena kedua lembaga tersebut adalah representasi dari kehendak publik. Sementara soal lambat dan cepatny pengumuman nama-nama menteri oleh presiden menurut Boni hal tersebut bukan masalah serius.

"Yang terpenting, kabinet yang dibentuk benar-benar bersih dan siap bekerja," katanya.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas