TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) FX Arief Poyuono menilai, berlarut larutnya pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi-JK akibat tekanan partai pendukung saat Pilpres 2014, kini sudah mulai terbukti.

"Hal ini akibat assement KPK yang memberikan catatan merah dan kuning yang terindikasi korupsi. Selain partai pendukung yang keberatan akibat calon-calon menterinya yang tidak lolos oleh jaring KPK," ungkap Arief Poyuono, dalam rilisnya kepada Tribunnews.com.

"Tekanan besar juga dilakukan oleh sejumlah timses dan tim fund raising saat pilpres yang juga calon calonnya banyak di tolak akibat terindikasi kasus korupsi," tambahnya.

Jika hal itu yang terjadi, lanjut Arief, maka sebaiknya Jokowi (Joko Widodo) harus mengambil langkah tegas karena hak memilih dan mengangkat menteri adalah hak prerogratif presiden.

"Kalau awalnya saja Joko Widodo tidak tegas dalam menggunakan hak preogratif maka harapan pemerintahan yang kuat untuk mengaplikasikan program-program kerakyatan yang dijanjikan Jokowi saat kampanye, bisa jadi akan berantakan, dan kepercayaan pasar juga akan menurun terhadap pemeritahan Jokowi-JK ," tuturnya.

Menurut Arief, Jokowi-JK tidak perlu ewuh pakewuh atau takut pada partai pendukunng dan timsesnya selama langkah yang diambil adalah untuk kemajuan bangsa. "Dan saya rasa Gerindra dan koalisinya juga bisa dijadikan partner Jokowi untuk menjalankan pemerintahannya agar terbentuk pemerntahan yang kuat," tegasnya

Ia pun juga membuka pintu selebar lebarnya bagi Joko Widodo untuk bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) karena dari sisi kekuatan politik, KMP lebih kuat di parlemen yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

"Apalagi platform Trisakti yang diusung Jokowi mirip dengan platform KMP. Sudah terbukti selama Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta, Gerindra tidak pernah cawe-cawe dalam pemerintahan Jokowi selama jadi gubernur,"