TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro didaulat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 tersebut bernama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Selain menguasai bidang ekonomi, Bambang juga sempat mempelajari tata wilayah dan perkotaan.

Dia telah menempuh pendidikan sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985 sampai 1990). Bambang kemudian melanjutkan pendidikan di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master pada tahun 1995. Bambang juga disebut telah mendapatkan gelar Ph.D dari universitas yang sama pada Agustus 1997.

Bambang juga pernah menjadi dosen tamu pada The Department of Urban and Regional Planning, University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat (November 2002). Di tanah air, dia pernah menjabat sebagai Dekan FE UI (2005 sampai 2009). Hingga saat ini, Bambang masih menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tidak sulit menerka buah pikiran Bambang mengenai ekonomi Indonesia. Selain menjabat posisi karier dalam Kementerian Keuangan, Bambang juga seorang pengajar yang kerap membagi pikirannya.

Dalam keynote speech-nya akhir September lalu, Bambang sempat mengungkapkan bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, punya pekerjaan rumah penting. Pekerjaan tersebut adalah memelihara inflasi dan mengurangi defisit neraca berjalan. Tentu saja, berdasarkan ujarannya ini, publik bisa mengira-ngira sepak terjangnya nanti.

"Kita harus membuat inflasi kita jadi 2 atau 3 persen. Karena, inflasi sangat penting untuk membuat pertumbuhan kita relatif stabil," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Kala itu, Bambang juga mengungkapkan pentingnya meningkatkan ekspor dan menekan impor. "Defisit neraca berjalan harus dikurangi. Tapi tentu ini lebih mudah diucapkan ketimbang dijalankan. Indonesia harus meningkatkan ekspor dan menekan impor. Kedua, defisit anggaran. Kita beruntung punya hukum yang membatasi sampai tiga persen. Tapi, kalu mendekati itu, sudah butuh banyak financing," pungkasnya.