TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Andrinof A Chaniago didaulat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Lantang dan selalu menyuarakan pemikiran pembangunan yang berbeda dari gagasan arus utama (mainstream) adalah karakter yang dikenal melekat pada diri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof A. Chaniago.

Di tangan pria kelahiran 3 November 1962 inilah, Presiden Joko Widodo mengharapkan program pembangunan berorientasi kesejahteraan rakyat dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan baik. Bappenas juga diharapkan dapat menjadi Lembaga yang berperan kuat dan mampu mengkoordinasi rencana pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

Andrinof merupakan salah satu representasi janji Jokowi untuk menunjuk menteri dari kalangan profesional dan akademisi.

Pria berkumis ini adalah ahli kebijakan publik dan perencanaan yang lulus dari program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dia juga dikenal sebagai akademisi yang sangat aktif mengikuti pelatihan dan seminar pembangunan di luar negeri.

Dia pernah mengenyam pendidikan di The National Development Courses dari Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan, (2004). Selain itu, dia juga mengikuti pelatihan dan seminar bertajuk "Economic Globalization", Wuhan, Tiongkok pada 2007, "Taiwan Economic Development and Planning", di Taipei, Taiwan pada 2006. Kemudian "Sustainable Urban Development" di Touyuan City, Taiwan, 2004, serta "Conflict Mediation", di Oslo dan Troms O, Norwegia, 2003.

"Dia salah satu pemikir yang selalu memberikan gagasan di luar pemikiran 'mainstream', selalu 'out of the box'," kata Ahmad Erani Yustika, kolega Andrinof, yang merupakan Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur kepada Antara, Minggu.

Presiden Jokowi menegaskan Andrinof sebagai akademisi di Kabinet Kerja, diharapkan dapat membuat perencanaan yang mendukung kesuksesan pembangunan.

"Beliau adalah ahli kebijakan publik dan anggaran, Saya mengajak beliau agar pembangunan kita tidak gagal," kata Joko Widodo (Jokowi) saat konferensi pers Anggota Kabinet Kerja 2014-2019 di Jakarta, Minggu

Sejak menempuh pendidikan di UI, Andrinof dikenal sebagai aktivis yang sangat kritis. Kalangan pemikir dari UI mungkin sudah tidak asing lagi dengannya.

Dia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa UI. Pemikiran kritisnya itu hingga kini dia suarakan melalui karya-karya tulisan di media massa terkemuka, dan juga buku.

Buku karya Andrinof yang sangat dikenal adalah "Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Akar Krisis Indonesia" yang terbit tahun 2001.

Melalui buku itulah, Andrinof mulai dikenal sebagai peneliti yang tidak hanya "hatam" ilmu pembangunan dan kebijakan publik, namun juga ilmu ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Karakter ahli lintas sektor inilah yang dianggap pantas untuk menjadi Kepala Bappenas.

"Kalau baca bukunya Andrinof, bisa dipahami, kalau Andrinof juga mengerti ilmu-ilmu di luar kebijakan publik. Dia juga menguasai ekonomi, dan kesra dan lainnya," ujar Erani.

Tim pemikir

Andrinof dan Erani adalah dua punggawa tim pemikir pembangunan, Visi Indonesia 2033. Melalui tim ini, Andrinof dan para peneliti, pernah menyuarakan pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan Indonesia.

Dikutip dari situs resmi tim Visi Indonesia 2033, Andrinof menyatakan, daya dukung Pulau Jawa khususnya Jakarta dan sekitarnya tak memadai lagi untuk ibu kota. Pemindahan ibu kota juga menurut dia lebih efektif mewujudkan Indonesia yang sejahtera berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.

Selain itu, pemindahan ibu kota, menurut dokumen Visi Indonesia 2033, diharapkan akan menumbuhkan episentrum baru yang mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran.

Paham Jokowi

Banyak kalangan ekonom beranggapan, Kepala Bappenas harus dekat dan pandai berkomunikasi dengan Presiden, menteri lain dan pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan agar perencanaan yang disusun Bappenas dapat disusun dengan matang, dan diimplementasikan dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

Alasan orang dekat Jokowi, bukan berarti pemilihan mengandung unsur nepotisme.

Justru, menurut Erani, kedekatan Presiden dengan Kepala Bappenas, mampu memudahkan komunikasi antara dua pihak, sehingga perencanaan pembangunan dapat sesuai dengan konsep Presiden.

Andrinof, pria kutu buku ini dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Dia juga dikenal sebagai pemikir yang menjadi "dalang" gagasan-gagasan pembangunan "modal" kampanye Jokowi saat Pilpres 2014.

"Dia itu sangat dekat dengan Jokowi, maka dari itu dia diharapkan mampu menerjemahkan gagasan Jokowi dalam perencaan pembangunan yang matang," kata Erani.

Andrinof juga sepaham dengan gagasan tol laut Jokowi untuk mengurangi biaya logistik dan sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi.

Menurut dia, hal itu dapat mewujudkan cita-cita pemerintah untuk mempercepat kemajuan menuju Indonesia yang maju, dibarengi dengan pemerataan tanpa penyimpangan.

"Ini bisa menjadi alasan. Ke depan nanti, Pak Jokowi akan berbicara tentang tol laut di Terminal Peti Kemas," kata Andrinof, dalam sebuah diskusi di Jakarta, beberapa waktu silam.

Sebagai negara maritim, menurut Andrinof, tol laut merupakan poros penting. Tujuannya, mewujudkan pemerataan pembangunan, dan menghilangkan ketimpangan ekonomi.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai Kepala Bappenas harus mampu menjadi konsolidator perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Enny juga meminta Kepala Bappenas terpilih agar mampu meyakinkan menteri-menteri lainnya, bahwa setiap kebijakan yang dikleluarkan pemerintah harus sinkron, dan jangan mengurangi manfaat kebijakan salah satu Kementerian atau Badan.

Menurut Enny, banyak program pembangunan sebelumnya, seperti pengentasan kemiskinan, yang tidak memenuhi target pada 2014 karena perencanaan program yang tidak matang dan, terjadinya benturan kebijakan lintas kementerian.

Dengan kemampuan seorang konsolidator, lanjut Enny, kepala Bappenas baru diharapkan dapat mensinergikan perencanaan pembangunan dengan instansi lain, termasuk juga dengan pemerintah daerah.

"Jadi Badan ini nantinya mampu mengoordinasikan perencananan pembangunan skala nasional maupun daerah," ujarnya.

Andrinof, pria perantau dari Padang ini kini diharapkan menjadi tumpuan perencanaan dari konsep pembangunan Jokowi.

Tantangan berat tentu ada di depan Andrinof. Jokowi sejak sudah lama mewanti-wanti, agar pembangunan harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu berarti ketimpangan ekonomi yang pada 2013 lalu menyentuh level 0,41 harus dikurangi. Kemiskinan pun harus dientaskan secepat-cepatnya dan setuntas-tuntasnya.