TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR dari Partai Golongan Karya Popong Otje Djundjunan mengapresiasi kehadiran 8 menteri perempuan di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Untuk para menteri itu, ada pesan dan harapan dari perempuan yang menjadi anggota DPR tertua dan memimpin sidang paripurna penentuan pimpinan DPR pada beberapa waktu lalu itu.

"Sebagai seorang perempuan, tentunya saya berterima kasih dan bersuka cita karena secara kuantitas bertambah. Apa secara kualitas juga bertambah kita lihat saja nanti kinerjanya," kata Ceu Popong, panggilan anggota DPR ini, di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Perempuan yang menjadi anggota DPR sejak 1987 tersebut mengakui tidak ada aturan khusus tentang komposisi perempuan di eksekutif. Terlebih lagi, penentuan menteri merupakan salah satu hak prerogatif Presiden.

Sebagai jabatan politis, kata Popong, posisi menteri bisa diisi lelaki maupun perempuan dengan latar belakang beragam. "(Tapi) memang baru pertama kali dalam sejarah ada delapan orang perempuan yang duduk sebagai menteri dalam pemerintah. Ini sebuah pencapaian tersendiri, kalau menurut saya," kata dia.

Popong berharap para menteri perempuan ini melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai posisi dan jabatan masing-masing. "Baik laki-laki maupun perempuan jika sudah ditempatkan dalam sebuah posisi atau jabatan, laksanakanlah tugas dengan sebaik mungkin. Karena tanggung jawab itu luas maknanya," kata dia.

Dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019, terdapat delapan menteri perempuan. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari.

Lalu, Menteri BUMN Rini M Soemarno; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; Menteri Kesehatan Nila F Moeloek; Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa; serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.