TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tiga hingga enam bulan kedepan pengurusan izin usaha dan investasi bisa diterapkan satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Tidak lagi harus melalui birokrasi panjang dari kementerian yang satu ke kementerian yang lain baru ke BKPM. Semua pengurusan izin, tegas Jokowi, akan menjadi satu dan terintegrasi di BKPM.

Keputusan ini diambil Jokowi setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor BKPM, Selasa (28/10/2014) sore.

"Yang paling penting bagaimana mengintegrasikan izin-izin yang ada di kementerian-kementerian untuk dijadikan satu di BKPM. Karena sistemnya disana sudah mulai berjalan. Kita ingin membangun one stop service untuk perizinan yang tingkatnya nasional. Artinya orang yang mau investasi tidak usah harus ke kementerian 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 baru ke BKPM. Enggak usah seperti itu. Cukup satu tempat saja," tegas Jokowi usai sidak Kepada wartawan yang menemuinya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/10/2014) sore.

Karena itu, menurut Jokowi, dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan para menteri untuk membahas mengenai proses perizinan satu pintu. Target tiga hingga enam bulan akan diberikan kepada para menteri untuk merealisasikannya di BKPM.

"Saya akan berikan target, 3 hingga 6 bulan sudah harus jadi. Kita serius untuk urusi masalah perizinan. Ini rampung kita masuk ke provinsi, kabupaten dan kota," jelasnya.

Bila masalah perizinan sudah teratasi, Jokowi yakin pembangunan yang pasti berdampak pada kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan.