TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan kritik berlebihan terhadap sejumlah nama menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK. PBNU mengimbau masyarakat memberikan kesempatan dulu kepada kabinet untuk menunjukkan kinerjanya.

"Kritik membangun boleh, bahkan dianjurkan jika memang kinerjanya tidak memuaskan. Mereka baru saja diumumkan dan dilantik, berikan dulu kesempatan bekerja, biarkan mereka menunjukkan kinerjanya," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Beberapa hari belakangan sejumlah nama anggota Kabinet Kerja seakan dibully di sosial media tapi jauh dari substansi tugas yang diembannya. Seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dikritik karena kebiasaan merokok dan kepemilikan tato di kaki, serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar yang dituding antisosial.

"Khusus dua menteri itu (Susi dan Marwan, red), saya tahu yang sebenarnya tidak begitu,” tegas Sulton.

Sulton menilai Susi sebagai wanita pekerja keras. Pengusaha itu dikenal berkepribadian supel, aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan Nahdlatul Ulama. "Bu Susi itu orang Pangandaran pertama yang jadi menteri. Orang Pangandaran sekarang bersuka cita melihatnya dilantik jadi menteri,” jelasnya.

Sementara Marwan Jafar, masih kata Sulton, tidak benar jika dinilai anti sosial. Marwan dikenalnya aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan pesantren. "Anti sosial itu tepat diberikan jika seseorang tereliminasi dari masyarakatnya. Faktanya Marwan tidak demikian, dia aktif di pesantren,” tegas Sulton.

Kepada anggota Kabinet Kerja secara keseluruhan, Sulton berpesan agar tidak panik dengan maraknya kritik dari masyarakat. Munculnya sebuah kritik harus bisa dijadikan pelecut semangat kerja, karena itu disampaikan sebagai wujud harapan untuk terselesaikannya permasalahan bangsa selama ini.