TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko secara resmi membuka acara ceramah Ekonomi oleh Prof. Gustav F. Papanek, seorang Profesor Emiritus bidang Ekonomi di Universitas Boston, sekaligus Presiden Boston Institute for Developing Economies (BIDE) di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (30/10/2014).

Ceramah tersebut diikuti oleh 408 personel TNI berpangkat Kolonel ke atas di lingkungan Mabes TNI se-Jabodetabek, dengan rincian 107 orang berpangkat Perwira Tinggi (Pati) dan 301 orang berpangkat Kolonel.

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa, kekuatan pertahanan ditopang oleh kekuatan ekonomi yang baik. Hubungan antara pertahanan dan kesejahteraan, bagaikan dua sisi mata uang.

"Sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dapat dipastikan kekuatan militernya terbangun dengan baik," kata Jenderal Moeldoko, Kamis (30/10/2014).

Lebih lanjut dikatakan, kepada seluruh jajaran anggota TNI untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga ketentraman wilayah Indonesia. Hal ini akan berdampak pada kesediaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Dari awal saya telah berkata dengan lantang bahwa Panglima TNI akan menjamin kepada investor untuk datang ke Indonesia," ujar Jenderal TNI Moeldoko.

Prof. Gustav F. Papanek adalah Profesor Emiritus bidang Ekonomi di Universitas Boston, sekaligus Presiden Boston Institute for Developing Economies (BIDE).

Prof Papanek telah aktif di Indonesia sejak awal tahun 1960-an ketika menjabat sebagai Director of Harvard’s Development Advisory Service, cikal bakal Harvard Institute for International Development (HIID).

Disamping itu, juga masih aktif memberikan nasihat kepada pemerintah dan organisasi internasional tentang strategi pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan, serta isu-isu ekonomi lainnya.

Dalam ceramahnya Prof. Gustav Papanek juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup seluruh rakyatnya.

Perbaikan taraf hidup tersebut dapat dilakukan dalam periode pertama masa jabatan Presiden baru, dengan cara menggapai 10 persen angka pertumbuhan pendapatan nasional per tahun, serta menciptakan 21 juta lapangan kerja yang layak dan produktif selama lima tahun.