TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dihelat di Hotel Sahid Jaya dan dihadiri Suryadharma Ali dianggap ajan perpisahan. Sebab, sebentar lagi KPK akan menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi haji.

"Iya semacam upacara perpisahan atau pidato wadha'lah kira-kira," kata Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dalam pernyataannya, Kamis(30/10/2014) malam.

Menurut Emron Pangkapi, pertemuan di Hotel Sahid Jaya bukan muktamar. Sebab kalau muktamar harus dihadiri ketua dan sekretaris DPW dan DPC yang sah dari seluruh Indonesia, serta anggota DPP dan Fraksi di DPR.  "Alhamdulillah kesadaran politik pengurus partai di daerah cukup tinggi, sehingga pertemuan Sahid hanya dihadiri kurang dari 20 persen pengurus asli PPP. Dikatakan Emron, yang banyak hadir dalam pertemuan Sahid Jaya adalah simpatisan PPP dari tingkat ranting se-DKI yang dikerahkan Haji Lulung," ujar Emron.

Emron Pangkapi menunjuk dokumen Muktamar VIII PPP di Surabaya yang dihadiri 986 peserta, dilengkapi mandat dan SK kepengurusan serta langsung didaftarkan pencocokannya di Notaris. "Atas dasar itulah Kemenkumham mengesahkan Muktamar VIII sebagai satu-satunya DPP yang diakui pemerintah," ujarnya.

Emron Pangkapi menunjuk pertemuan Sahid yang tidak dihadiri mayoritas DPP maupun Anggota Fraksi PPP di DPR. "Kyai Maemun menolak hadir, walau sudah dijemput dengan helikopter, ketua OC/SC enggak hadir, begitu juga Anggota Fraksi. Coba lihat pada enggak kelihatan, karena mereka tahu itu muktamar abal-abalnya SDA dan Djan Faridz," ujar Emron Pangkapi.