TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sempat tidak menyerahkan nama anggota pada alat kelengkapan dewan saat rapat paripurna Koalisi Indonesia Hebat. Padahal keempat fraksi lainnya yakni PDIP, NasDem, Hanura dan PKB telah menyerahkan nama anggota di komisi kepada pimpinan sementara Ida Fauziah.

Politisi PPP Asrul Sani mengaku pihaknya tidak dapat menyerahkan nama karena catatannya tertinggal di sekretariat fraksi PPP.

"Kami akan menyampaikan di luar sidang, Sebetulnya kami sudah menyiapkan ketua, tapi ketinggalan di sekretariat fraksi," kata Asrul di ruang rapat badan musyawarah (Bamus) DPR, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Sikap PPP tersebut mendapatkan penolakan dari partai-partai lain. Mereka mendesak PPP secara simbolik menyerahkan nama agar tidak ditafsirkan lain oleh publik.

Akhirnya Arsul pun menyerahkan nama fraksi kepada pimpinan paripurna meskipun nama-nama itu ditulis menggunakan pulpen.

"Kami sudah menyiapkan hanya yang di sini pakai tulisan pulpen, tapi ini forum resmi, tapi kalau teman-teman mengkehendaki menyerahkan, kami dengan senang hati menyerahkan," tegasnya.

Politisi NasDem Bachtiar Aly tidak mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, naskah proklamasi saja sah meski ditulis dengan tangan.

"Karena naskah proklamasi pun diserahkan dengan tulisan tangan," ujarnya.

Diketahui, pimpinan DPR sementara yakni Ida Fauziah dari fraksi PKB; Effendi Simbolon (PDIP); Dossy Iskandar (Hanura); Syaifullah Tamliha (PPP); Mayjen (Purn) Supiadin Aries (Nasdem).