TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, memberikan saran untuk mengatasi krisis munculnya pimpinan DPR tandingan saat sekarang ini.

Menurut Yusril, munculnya pimpinan DPR tandingan telah membuat kisruh tidak saja di Dewan, tetapi berdampak pada penyelenggaraan Negara.

"Presiden dan DPR harus banyak bekerjasama dalam menjalankan mekanisme bernegara kita. Kisruh di DPR bisa berdampak luas bagi Negara," kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (31/10/2014).

Dia menyarankan Presiden Jokowi turun tangan menggunakan kewibawaannya untuk membantu mengatasi krisis di DPR.

Caranya, kata Yusril, Presiden mengundang Ketua-ketua Partai yang fraksinya berseberangan di DPR dan mengajak untuk mencari jalan keluar dari krisis.

"Presiden gunakan pengaruh dan kewibawaannya untuk mengundang Megawati, Aburizal, Prabowo, SBY dan lain-lain untuk bicara hati ke hati," kata Yusril.

"Kalau semua ketua partai ini sudah bicara, berembuk dan menyepakati jalan keluarnya, mereka wajib komunikasikan dengan anak buahnya di DPR," Yusril menambahkan.

Yusril yakin pada tingkat ketua-ketua partai ini kisruh pembagian jatah pimpinan DPR dapat diatasi dengan kompromi antara Ketua Partai.

"Kalau para ketua sudah kompromi, saya yakin anak buah di DPR dapat dikendalikan dan ditenteramkan, sehingga krisis di DPR dapat diakhiri," ujarnya.

Ditegaskan tidak ada yang punya kewibawaan yang lebih besar untuk mengundang para ketua partai itu kecuali seorang Presiden.

"Ini ujian besar bagi Jokowi Presiden bukan sekedar kepala eksekutif, tetapi di mata rakyat adalah
“Bapak bangsa”. Karena itu Presiden punya gezag atau kewibawaan," ujarnya.

Kata Yusril, inilah saatnya Presiden Jokowi menunjukkan kepada rakyat bahwa beliau mampu mengatasi keadaan apapun juga yg menimpa bangsa ini.

"Termasuk menengahi para politisi yang sedang bertikai memperebutkan jabatan. Ini  harus dilakukan demi kebaikan kita sebagai sebuah bangsa," kata Yusril.