TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Effendi Simbolon, mengatakan, pihaknya hanya menginginkan adanya pembagian yang proporsional untuk pembagian komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) oleh fraksi kubu Koalisi Merah Putih.

Menurut Wakil Ketua DPR versi kubu Koalisi Indonesia Hebat, sebagai stakeholder di DPR, kelima fraksi dalam KIH harus dilibatkan dalam penentuan pimpinan komisi maupun alat kelengkapan DPR.

"Kita ingin titik temunya mereka melihat logikanya bahwa dalam menyelenggrakan lembaga negara tidak bisa dikelola hanya oleh satu kartel yang terdiri lima geng. Solusinya, ya harus proporsional," ucap Effendi, dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Effendi menuturkan, di dalam kelembagaan DPR, pihaknya memiliki sekitar 44 persen kursi DPR. Sementara KMP sebesar 56 persen kursi DPR. Jika mengacu kepada asas keadilan, seharusnya KIH mendapatkan jatah sekitar 22 kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR lain.

"Kalau mereka tidak mudeng dengan hal itu, kita anggap mereka memang ingin lakukan proses kartel," ucap Effendi.

Sementara itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, KMP telah memberikan kesempatan kepada KIH untuk menyerahkan nama-nama yang akan dicalonkan sebagai pimpinan alat kelengkapan DPR. Namun, hingga empat kali sidang paripurna, kubu KIH tidak juga menyerahkan nama.

Sehingga, kata dia, fraksi kubu KMP memutuskan untuk membagi jatah tersebut kepada fraksi yang tergabung dalam KMP. (baca: Ini Susunan Pimpinan Komisi yang Dikuasai Koalisi Merah Putih)

"Kami tidak mau tersandera, makanya kita jalan terus," ucap Ketua Komisi I DPR tersebut.

Meskipun demikian, Mahfudz mengatakan, masih ada peluang bagi KIH mendapatkan jatah untuk pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR lain, asalkan bersedia untuk satu suara dengan KMP.

"Itu masih sangat mungkin sepanjang mereka mau satu suara dengan kita," ujar Mahfudz.