TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ternyata, kegagalan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menjadi pimpinan di Komisi dan Alat Kelengkapan DPR (AKD) karena ulah KIH sendiri.

Anggota DPR RI dari fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan sebenarnya KIH telah diminta menyetorkan nama-nama di AKD. Namun, KIH tak kunjung menyerahkan nama-nama tersebut.

"Sebenarnya jalan itu sudah dibuka saat paripurna DPR meminta kepada lima fraksi mereka untuk menyetor nama-nama di AKD. Kalau sudah disetor dan ada komunikasi dan lobi politik maka kita bisa ambil sikap untuk mengakomodir. Tapi sudah ditunda empat kali mereka nggak ngasih nama," ujar Siddiq di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Karena tak kunjung menyetorkan nama, lanjut dia, DPR meneruskan memilih AKD karena DPR harus terus berlanjut dan tidak boleh tersandera akan sikap KIH.

Jika ingin mendapatkan pimpinan pada AKD, lanjut Siddiq, KIH harus jelas dalam bernegosiasi. Menurut dia, pandangan di KIH juga berbeda-beda dari lima fraksi yang ada di dalamnya memiliki pandangan sendiri-sendiri.

"KIH kalau mau negosiasi yang jelas. Mereka satu fraksi itu satu suara satu sikap. Jangan kita berpandangan ini yang berkomunikasi KIH atau salah satu unsur KIH saja," tukas Siddiq.

Seperti diketahui, KIH membuat pemimpin DPR tandingan setelah menyatakan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang disahkan Mahkamah Agung (MA). Itu disebabkan KMP menguasai pemimpin DPR dan MPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pemimpin komisi.

KIH telah menggelar rapat paripurna dan menetapkan ketua dan wakil ketua sementara DPR. Posisi ketua dipercayakan kepada Ida Fauziah dari Fraksi PKB.

Sementara empat wakil ketua sementara DPR adalah Supriyadi (Fraksi Nasdem), Effendi Simbolon (Fraksi PDIP), Saifullah Tamliha (Fraksi PPP) dan Dossy Iskandar (Fraksi Hanura).