Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PPP Romahurmuziy mempertanyakan elite parpol lain yang berkomentar soal keabsahan muktamar PPP. Menurut Romi, lepas dari usia berpolitiknya, ada masalah serius dalam pemahaman mereka tentang berpartai.

"Pertama, mereka jelas tidak membaca dan memahami bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (3) UU 2/2008 tentang Parpol yang fraksi mereka ikut menyusun dan menetapkan, Menkumham memang hanya memiliki waktu 7 hari sejak pendaftaran perubahan susunan kepengurusan untuk memutuskan," kata Romi dalam pesan singkat, Sabtu (1/10/2014).

Jadi, kata Romi, keputusan Menkumham Yasona Laoly tanggal 28 Oktober 2014 itu bukan tiba-tiba, tapi memang perintah undang-undang yang dibuat DPR.

Menurut Romi, komentar para petinggi parpol tersebut melanggar ketentuan psl 12 huruf c UU 2/2008 yaitu hak parpol adalah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. "Pernyataan mereka yg menyoal keabsahan sebuah muktamar PPP adalah offside serta tidak menjunjung etika pergaulan parpol. Atas nama undang-undang, kami meminta agar mereka urus rumah tangganya sendiri, bukan rumah tangga orang," ujarnya.

Ketiga, pendapat elite parpol lain tentang PPP tidak ada nilai hukumnya karena yang berhak menentukan sah tidaknya sebuah perubahan kepengurusan adalah menteri yang kewenangannya sudah diatribusikan oleh undang-undang dalam hal ini Menkumham RI.

"Keempat, kesemua intervensi parpol lain bisa terjadi, karena memang diundang resmi oleh Ketua Umumnya sendiri. Tidak pernah dalam sejarah 41 tahun PPP, petinggi parpol lain diberi kesempatan bicara di muktamar," katanya.

Tapi,  ujar Romi, di muktamar Sahid, itu terjadi.  "PPP for sale" mungkin itu yang lebih tepat menggambarkan gaya SDA menjual PPP secara menyedihkan kemarin. Dengan kejadian ini, untuk kesekian kalinya, PPP diserahkan batang lehernya ke KMP hanya untuk menuruti ambisi politiknya," ungkap Romi.