TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani menilai Muktamar VIII yang digelar kubu Suryadharma Ali di Jakarta lebih buruk ketimbang agenda serupa yang dihelat di Surabaya dan dilakukan oleh kubu M Romahurmuziy. Alasannya, kata Yani terpilihnya Djan Faridz jadi ketua umum tidak melalui cara-cara yang demokratis.

"Skenario tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah, saya hanya menawarkan pemilihan dipilih secara demokratis. (Saya nilai) Ini lebih buruk daripada muktamar di Surabaya," ujarnya saat meninggalkan arena Muktamar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Minggu(2/11/2014) dinihari.

Dijelaskan dia, seharusnya dalam menentukan Ketua Umum PPP disiapkan formulir untuk mendaftar siapa yang akan mencalonkan diri.

"Tapi ini kan di bypass. Ini kan persoalannya di bypass di tengah jalan. Nah cara-cara ini mencerminkan partai islam yang tidak demokratis," katanya.

Yani menegaskan dirinya tidak bisa menerima cara penentuan Ketua Umum PPP dengan jalur aklamasi dan sejarah akan membuktikannya di kemudian hari hasilnya seperti apa.

"Bagaimana mau menerima, kita tidak diberikan kesempatan untuk bertarung," tegas dia.