Tribunnews.com Jakarta. - Selain mempersiapkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Jaksa Agung baru, Presiden Jokowi diharapkan segera mempersiapkan Kapolri baru. Sehingga revolusi mental dan perubahan signifikan terjadi dalam kinerja aparatur hukum di negeri ini.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, hadirnya Jaksa Agung dan Kapolri baru akan bisa bersinerji dengan Menkopolhukam dan Menkumham baru, yang sudah dilantik Jokowi beberapa waktu lalu. Kehadiran para pejabat baru di bidang penegakan hukum ini diharapkan lebih bisa menyerap dan melaksanakan misi Jokowi, yakni revolusi mental.

"Selama ini masalah utama Bangsa Indonesia adalah buruknya kinerja aparatur hukum, sehingga mafia hukum bercokol menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum. Dalam hal ini kepolisian sebagai hulu penegakan hukum harus menjadi prioritas pembenahan Jokowi, di antaranya segera mengganti Kapolri bersamaan dengan dipilihnya Jaksa Agung baru," kata  Neta S Pane, Presidium IPW dalam keterangannya Minggu (2/11/2014).

Informasi yang berkembang, kata Neta, Jokowi akan mengganti Kapolri Jenderal Sutarman pada April 2015 bersamaan pensiunnya Panglima TNI. Padahal, selama ini penggantian Kapolri tidak pernah satu paket dengan penggantian Panglima TNI. Rencana Jokowi ini dikritisi banyak pihak
dan Jokowi didesak segera mengganti Kapolri bersamaan dengan Jaksa Agung. Tujuannya agar pembenahan kinerja aparatur hukum bisa dilakukan bersamaan sesuai dengan misi revolusi mental Jokowi.

"Calon yang pantas mengganti Sutarman sebenarnya cukup banyak. Sedikitnya ada delapan jenderal yang pantas menjadi Kapolri, yakni Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Alius, Komjen Anang Iskandar, Komjen Badroeddin Haiti, Irjen Anton Setiadi, Irjen Pudji Hartanto, Irjen Syafruddin, dan Irjen Unggung Cahyono. Presiden Jokowi tinggal memilih satu di antaranya," ujarnya.