TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan tidak adanya dualisme pimpinan DPR. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah mengakui Setya Novanto sebagai pimpinan DPR terpilih.

"Buktinya Jokowi sudah memberikan selamat, Pak Jokowi sudah menyampaikan surat resmi, kepada pimpinan DPR resmi terkait nomenklatur. Aneh kalau berani menyebut itu," kata Hidayat di Gedung MPR, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Dengan kondisi DPR terbelah, kata Hidayat, membuat lembaga tersebut terbelah. Seharusnya, kata Hidayat, DPR menjalankan fungsinya sesuai dengan UU MD3.

"Semestinya DPR menjalankan UU yang dibuatnya sendiri, UU ini sudah di yuridiskan MK, dan sudah diterima MK, artinya UU ini bukan UU biasa tapi sudah disetujui MK," ujarnya.

Hidayat mengapresiasi pernyataan Jokowi di mana DPR harus bersatu kembali. Meskipun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) meminta Jokowi mengeluarkan Perppu.

"Wajar saja kalau Jokowi diimbau oleh rekan-rekan KIH, jokowi saja mau bertemu rapat bersama dengan DPR rterpilih artinya Jokowi menghimbau untuk ya sudah bergabung saja," kata Wakil Ketua MPR itu.

Dalam komunikasi antar fraksi kemarin, Hidayat melihat hasil akhir keputusan ditentukan oleh voting. Bila voting dilakukan Koalisi Indonesia Hebat khawatir kalah.

"Padahal kalau merujuk pada tatib terkait pembentukan AKD nanti dari nama yang sudah disetorkan itu bisa membentuk AKD, nah paket ini belum tentu satu paket, bisa saja dua atau tiga paket sesuai komisi," ujarnya.